Jakarta, 11 September 2026 – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperkuat kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan kalangan perguruan tinggi untuk menghitung secara lebih komprehensif kontribusi sektor perumahan dan properti terhadap perekonomian Indonesia. Penghitungan tersebut diperlukan karena aktivitas pembangunan perumahan tidak hanya tercatat dalam satu sektor ekonomi, tetapi memiliki keterkaitan dengan konstruksi, industri bahan bangunan, perdagangan, jasa keuangan, transportasi, hingga tenaga kerja. Pemerintah ingin memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai besarnya efek berganda yang dihasilkan setiap pembangunan rumah. Data tersebut nantinya dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan perumahan dan pengalokasian program pemerintah. Kementerian PKP menilai sektor properti mempunyai rantai ekonomi yang panjang sehingga kontribusinya tidak cukup dilihat hanya berdasarkan transaksi jual beli rumah. Kajian bersama BPS dan akademisi diharapkan menghasilkan metodologi yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menteri PKP Maruarar Sirait menempatkan penguatan basis data sebagai salah satu bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan perumahan. Pemerintah membutuhkan ukuran yang jelas untuk mengetahui seberapa besar pembangunan rumah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan. Pembangunan satu unit rumah, misalnya, membutuhkan semen, baja, bata, keramik, kaca, kayu, cat, instalasi listrik, sanitasi, serta berbagai produk lainnya. Kegiatan tersebut kemudian melibatkan kontraktor, tukang, pemasok material, pengembang, lembaga pembiayaan, hingga pelaku usaha di sekitar kawasan perumahan. Setiap aktivitas menghasilkan transaksi dan pendapatan yang kemudian berputar kembali di dalam perekonomian. Karena itu, pemerintah ingin seluruh keterkaitan tersebut dapat dihitung menggunakan pendekatan statistik yang lebih terukur.

Keterlibatan BPS diperlukan karena lembaga tersebut memiliki data dan metodologi statistik yang dapat digunakan untuk memetakan hubungan antara sektor properti dengan berbagai lapangan usaha. Penghitungan dapat melihat kontribusi langsung maupun dampak tidak langsung yang muncul dari aktivitas pembangunan. Data mengenai sektor konstruksi, real estat, industri pengolahan, konsumsi rumah tangga, investasi, dan ketenagakerjaan dapat digunakan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap. Pemerintah juga membutuhkan konsistensi definisi agar angka yang dihasilkan tidak menimbulkan perbedaan interpretasi. Penggunaan metodologi yang jelas akan memungkinkan kontribusi sektor tersebut dibandingkan dari waktu ke waktu. Hasilnya juga dapat menjadi referensi ketika pemerintah mengevaluasi efektivitas berbagai insentif dan program perumahan.

Perguruan tinggi dilibatkan untuk memberikan perspektif akademis sekaligus melakukan pengujian terhadap pendekatan yang digunakan. Akademisi dapat membantu membangun model mengenai efek berganda pembangunan perumahan terhadap kegiatan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah. Kajian juga dapat melihat perbedaan dampak berdasarkan jenis rumah, lokasi pembangunan, nilai investasi, serta karakter rantai pasok yang digunakan. Pembangunan rumah bersubsidi di daerah, misalnya, dapat memberikan pola dampak ekonomi yang berbeda dibandingkan pembangunan properti komersial di kota besar. Semakin besar penggunaan material dan tenaga kerja lokal, semakin banyak pula manfaat ekonomi yang dapat bertahan di wilayah pembangunan. Analisis semacam itu diperlukan agar kebijakan tidak hanya mengejar jumlah unit rumah, tetapi juga memperhatikan kualitas dampak ekonominya.

Salah satu perhatian pemerintah adalah kemampuan sektor perumahan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Proyek pembangunan melibatkan pekerja dengan tingkat keterampilan yang sangat beragam, mulai dari tenaga konstruksi hingga profesi yang membutuhkan keahlian teknis khusus. Di luar lokasi proyek, terdapat pekerja pada pabrik bahan bangunan, pergudangan, transportasi, pemasaran, perbankan, asuransi, dan berbagai sektor pendukung. Ketika pembangunan rumah meningkat, permintaan terhadap barang dan jasa tersebut juga berpotensi bertambah. Efek tersebut kemudian dapat menghasilkan pendapatan baru bagi rumah tangga dan meningkatkan konsumsi. Penghitungan bersama BPS dan perguruan tinggi diharapkan mampu mengukur hubungan tersebut secara lebih presisi.

Kementerian PKP juga ingin mengetahui seberapa besar program rumah bersubsidi memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi. Program seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, serta berbagai skema pembiayaan perumahan pemerintah melibatkan anggaran dan pembiayaan dalam jumlah besar. Dampaknya perlu dinilai bukan hanya berdasarkan jumlah masyarakat yang memperoleh rumah, tetapi juga aktivitas ekonomi yang tercipta dari pelaksanaan program. Pada 2026, pemerintah antara lain meningkatkan kuota program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya menjadi 400.000 unit. Skala pembangunan dan renovasi dalam jumlah besar berpotensi menciptakan permintaan terhadap material serta tenaga kerja di berbagai daerah. Pemerintah ingin memperoleh ukuran yang lebih jelas mengenai manfaat ekonomi yang dihasilkan dari setiap rupiah dukungan tersebut.

Kajian tersebut juga dapat membantu pemerintah merumuskan kebijakan ketika sektor ekonomi membutuhkan stimulus. Properti selama ini memiliki hubungan dengan banyak industri sehingga peningkatan aktivitas pembangunan dapat menghasilkan dampak yang menyebar ke berbagai lapangan usaha. Namun, stimulus harus dirancang secara tepat agar manfaatnya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok atau wilayah tertentu. Pemerintah perlu mengetahui bagian rantai pasok yang memiliki kandungan produksi domestik tinggi sehingga belanja pembangunan memberikan manfaat maksimal bagi industri nasional. Informasi mengenai penyerapan tenaga kerja juga dapat digunakan untuk menentukan jenis program yang memberikan dampak sosial ekonomi paling besar. Pendekatan berbasis data diharapkan membuat kebijakan perumahan semakin terhubung dengan strategi pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain dampak ekonomi, kebutuhan rumah masyarakat tetap menjadi tujuan utama kebijakan sektor perumahan. BPS pada 2026 mencatat sekitar 70,30 persen rumah tangga Indonesia telah memiliki akses terhadap rumah layak huni, meningkat 1,9 poin persentase dibandingkan periode sebelumnya. Data tersebut menunjukkan terdapat kemajuan, tetapi sekaligus memperlihatkan masih adanya rumah tangga yang membutuhkan peningkatan kualitas hunian. Pemerintah karena itu menghadapi dua agenda sekaligus, yakni memperluas akses masyarakat terhadap rumah yang layak dan memanfaatkan pembangunan perumahan sebagai penggerak kegiatan ekonomi. Kedua agenda tersebut dapat berjalan bersamaan apabila kebijakan pembiayaan, penyediaan lahan, pembangunan infrastruktur, dan produksi rumah dirancang secara terintegrasi. Data yang akurat akan membantu menentukan wilayah maupun kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi lebih besar.

Kerja sama dengan BPS juga sejalan dengan upaya Kementerian PKP memperbaiki ekosistem data perumahan nasional. Pemerintah membutuhkan informasi mengenai kebutuhan rumah, kondisi bangunan, kepemilikan, kemampuan ekonomi masyarakat, lokasi pembangunan, serta perkembangan pembiayaan. Integrasi data dapat mengurangi perbedaan angka yang selama ini muncul karena masing-masing lembaga menggunakan sumber maupun definisi berbeda. Basis data yang semakin kuat juga memungkinkan program pemerintah diarahkan kepada masyarakat yang tepat. Pemerintah daerah dapat menggunakan informasi tersebut untuk menentukan kebutuhan pembangunan berdasarkan karakter wilayah masing-masing. Sementara pelaku industri memperoleh gambaran yang lebih baik mengenai kebutuhan pasar dan arah kebijakan pemerintah.

Penghitungan kontribusi sektor properti bersama BPS dan perguruan tinggi pada akhirnya diharapkan memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai posisi perumahan dalam struktur ekonomi Indonesia. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa pembangunan rumah bukan hanya menghasilkan bangunan fisik, tetapi menggerakkan jaringan kegiatan ekonomi yang melibatkan industri, pekerja, UMKM, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hasil kajian dapat menjadi dasar mengevaluasi program sekaligus menentukan kebijakan baru yang memiliki dampak ekonomi lebih besar. Penghitungan yang transparan juga penting agar klaim mengenai efek berganda sektor properti dapat diuji berdasarkan data dan metodologi yang jelas. Kementerian PKP berharap kolaborasi pemerintah, lembaga statistik, dan akademisi menghasilkan kebijakan perumahan yang semakin berbasis bukti. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan hunian diharapkan dapat berjalan beriringan dengan penciptaan lapangan kerja, penguatan industri dalam negeri, dan pertumbuhan ekonomi nasional.