Jakarta, 7 September 2026 – Presiden Prabowo Subianto menilai kemampuan pemerintah dalam merespons berbagai bencana alam mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penanganan dinilai berlangsung semakin cepat dan masif karena melibatkan kekuatan nasional dari berbagai kementerian, lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya. Penilaian tersebut disampaikan Prabowo ketika memimpin rapat terbatas mengenai perkembangan penanganan bencana melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin. Rapat digelar untuk memantau sejumlah situasi kebencanaan yang saat ini menjadi perhatian pemerintah. Beberapa di antaranya adalah penanganan pascagempa di Flores, aktivitas Gunung Anak Krakatau, serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Presiden menilai pengalaman menghadapi berbagai bencana menjadi modal penting untuk meningkatkan kemampuan negara dalam memberikan respons. Meski demikian, pemerintah diminta tidak berpuas diri karena masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki.

Prabowo mencontohkan penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang sebelumnya melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurutnya, pemerintah mampu mengerahkan sumber daya dalam skala besar untuk membantu masyarakat dan mempercepat pemulihan daerah terdampak. Penanganan tersebut dilakukan dengan mengandalkan kekuatan nasional dan koordinasi antarlembaga. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah mengerahkan personel, peralatan, bantuan logistik, serta berbagai dukungan lain yang dibutuhkan masyarakat. Prabowo menilai respons dalam beberapa kejadian tersebut menunjukkan perkembangan positif dibandingkan penanganan bencana pada masa sebelumnya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam operasi kemanusiaan dan pemulihan. Namun, setiap kekurangan maupun keterlambatan yang ditemukan tetap harus dicatat sebagai bahan evaluasi.

Evaluasi serupa juga diarahkan terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Presiden menilai operasi penanganan karhutla telah berlangsung cukup masif dengan pengerahan petugas darat, helikopter water bombing, serta berbagai sarana pendukung lainnya. Kendati demikian, Prabowo mengakui masih terdapat keterlambatan penanganan di beberapa lokasi. Kondisi tersebut harus menjadi pelajaran agar pemerintah dapat mendeteksi dan menangani kebakaran sejak titik api masih kecil. Penanganan yang terlambat berpotensi membuat api berkembang menjadi kebakaran luas dan membutuhkan sumber daya jauh lebih besar. Karena itu, pemerintah diminta memperkuat sistem pemantauan serta mempercepat mobilisasi personel dan peralatan menuju lokasi. Setiap kejadian harus dievaluasi untuk mengetahui hambatan yang menyebabkan respons belum berjalan optimal.

Prabowo menekankan bahwa Indonesia mempunyai karakter geografis yang membuat ancaman bencana tidak dapat dihindari sepenuhnya. Posisi Indonesia di kawasan Cincin Api Pasifik atau Ring of Fire menyebabkan negara ini mempunyai risiko tinggi terhadap gempa bumi, tsunami, dan aktivitas gunung api. Di sisi lain, perubahan kondisi cuaca dan karakter wilayah juga membuat banjir, tanah longsor, kekeringan, serta karhutla menjadi ancaman yang muncul secara berkala. Pemerintah karena itu tidak boleh hanya bergerak ketika bencana telah terjadi. Kesiapsiagaan harus dibangun jauh sebelum muncul kondisi darurat agar respons dapat dilakukan dalam waktu sesingkat mungkin. Prabowo meminta seluruh jajaran melihat mitigasi sebagai investasi penting untuk melindungi masyarakat dan mengurangi kerugian. Pendekatan pemerintah ke depan diarahkan semakin kuat dari pola reaktif menuju pola antisipatif.

Salah satu langkah yang diminta Presiden adalah meningkatkan alokasi anggaran mitigasi bencana secara signifikan. Prabowo meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy untuk menyiapkan perencanaan kebutuhan tersebut. Anggaran tambahan diperlukan agar pemerintah mempunyai peralatan dan sumber daya yang memadai sebelum kondisi darurat muncul. Presiden menekankan prinsip bahwa ketersediaan sarana sebaiknya lebih banyak daripada berada dalam kondisi kekurangan ketika bencana terjadi. Perencanaan juga harus memperhitungkan karakter ancaman di setiap wilayah sehingga peralatan dapat ditempatkan lebih dekat dengan daerah rawan. Dengan pola tersebut, mobilisasi tidak selalu harus menunggu bantuan datang dari wilayah yang jauh. Pemerintah berharap waktu respons dapat semakin dipangkas ketika masyarakat membutuhkan pertolongan.

Prabowo secara khusus menyinggung kebutuhan penambahan helikopter, pompa air, kendaraan pemadam kebakaran, dan berbagai peralatan pendukung lainnya. Untuk daerah yang rutin menghadapi kebakaran hutan, Presiden juga meminta agar tersedia ekskavator berukuran kecil hingga tingkat desa atau kawasan yang membutuhkan. Peralatan tersebut dapat digunakan untuk membuka akses, membuat sekat, maupun membantu pekerjaan petugas ketika menghadapi kebakaran. Pemerintah juga akan meningkatkan ketersediaan pesawat yang dapat mendukung operasi modifikasi cuaca. Teknologi tersebut selama ini digunakan sebagai salah satu instrumen untuk membantu penanganan karhutla dan mengurangi risiko kekeringan pada kondisi tertentu. Presiden menginginkan seluruh kebutuhan itu dipersiapkan sebelum musim rawan bencana tiba. Dengan demikian, pemerintah tidak kehilangan waktu hanya untuk mengumpulkan peralatan setelah situasi darurat berkembang.

Pemanfaatan teknologi juga menjadi bagian dari rencana penguatan penanggulangan bencana nasional. Prabowo meminta pengembangan drone yang mampu membawa dan menjatuhkan air untuk membantu operasi pemadaman kebakaran dari udara. Teknologi tersebut dinilai dapat menjadi pelengkap helikopter dan pesawat, terutama ketika petugas menghadapi lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Pemerintah juga mengkaji penguatan kemampuan operasi udara dengan berbagai platform yang dapat membawa helikopter dan drone. Penggunaan teknologi tidak dimaksudkan menggantikan petugas di lapangan, melainkan meningkatkan jangkauan dan kecepatan operasi. Data satelit, pemantauan cuaca, serta informasi titik panas juga perlu semakin terintegrasi dengan sistem pengambilan keputusan. Presiden menginginkan Indonesia mempunyai kemampuan penanggulangan bencana yang semakin mandiri dan sesuai dengan karakter geografis negara kepulauan.

Seluruh penguatan tersebut nantinya akan dituangkan dalam master plan mitigasi bencana yang menyeluruh. Prabowo meminta perencanaan tidak dibuat hanya berdasarkan kebutuhan jangka pendek, tetapi memperhitungkan ancaman yang dapat muncul dalam beberapa tahun mendatang. Setiap kementerian dan lembaga harus mempunyai pembagian tugas yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih ketika operasi berlangsung. Pemerintah daerah juga memegang peran penting karena menjadi unsur yang berada paling dekat dengan masyarakat dan lokasi kejadian. Kapasitas daerah harus diperkuat agar respons awal dapat dilakukan tanpa selalu menunggu mobilisasi dari pemerintah pusat. Sistem komunikasi dan koordinasi juga perlu disiapkan untuk tetap berfungsi ketika infrastruktur terdampak bencana. Dengan master plan tersebut, pemerintah berharap seluruh kekuatan dapat bergerak dalam satu pola operasi yang lebih terorganisasi.

Dalam rapat yang sama, Presiden meminta laporan terkini mengenai penanganan pascagempa di Flores. Prabowo ingin memastikan seluruh kabupaten terdampak memperoleh bantuan dan proses pemulihan berjalan, termasuk daerah yang belum sempat dikunjunginya secara langsung. Laporan juga diminta mengenai perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang dalam beberapa hari terakhir menghasilkan sebaran abu vulkanik hingga memengaruhi sejumlah wilayah. Kebakaran hutan dan lahan serta dampak asap turut menjadi agenda penting karena masih membutuhkan penanganan di beberapa provinsi. Informasi perkembangan disampaikan secara berjenjang oleh pemerintah daerah, BNPB, BMKG, Badan Geologi, TNI, Polri, dan kementerian terkait. Presiden meminta setiap perkembangan penting segera ditindaklanjuti tanpa menunggu persoalan berkembang lebih besar. Koordinasi lintas lembaga menjadi salah satu faktor yang dinilai menentukan kecepatan penanganan.

Prabowo menegaskan peningkatan kecepatan respons pemerintah harus diikuti penguatan pencegahan dan kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi. Pengalaman menangani berbagai kejadian di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Flores, kawasan Gunung Anak Krakatau, hingga daerah terdampak karhutla akan digunakan sebagai bahan evaluasi nasional. Pemerintah ingin memastikan kekurangan yang ditemukan pada satu kejadian tidak kembali terulang ketika menghadapi bencana berikutnya. Penambahan anggaran, peningkatan jumlah peralatan, pemanfaatan teknologi, serta penyusunan master plan menjadi bagian dari strategi tersebut. Pemerintah juga akan terus memperkuat kapasitas daerah agar pertolongan awal dapat diberikan dengan lebih cepat. Presiden menilai Indonesia harus selalu berada dalam kondisi siap karena ancaman bencana dapat muncul setiap saat. Dengan kesiapan yang dibangun sejak sebelum kejadian, pemerintah berharap dampak terhadap keselamatan masyarakat maupun kerugian ekonomi dapat ditekan semaksimal mungkin.