Jakarta, 7 September 2026 – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan produksi dan ketersediaan beras nasional tetap dalam kondisi aman meskipun Indonesia menghadapi El Nino dan musim kemarau yang berlangsung lebih panjang. Pemerintah pada saat yang sama memperkuat pasokan beras di pasar dengan menambah alokasi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) medium sebanyak 1 juta ton. Kebijakan tersebut diputuskan setelah pemerintah mengevaluasi kondisi produksi, stok, distribusi, serta perkembangan harga beras di berbagai daerah. Tambahan pasokan akan digunakan untuk menghadapi periode paceklik hingga memasuki musim panen berikutnya. Pemerintah berharap langkah tersebut mampu menjaga ketersediaan sekaligus menahan kenaikan harga beras di tingkat konsumen.

Kepastian mengenai kondisi pangan disampaikan Amran setelah mengikuti rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan sejumlah kementerian serta lembaga terkait di Jakarta, Senin. Hasil evaluasi pemerintah menunjukkan kebutuhan pangan nasional secara keseluruhan masih dapat dipenuhi meskipun kondisi iklim memberikan tekanan terhadap sektor pertanian. Pemerintah tetap mewaspadai dampak kemarau terhadap kegiatan tanam karena sejumlah daerah mengalami penurunan curah hujan yang cukup signifikan. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi pasokan dari petani pada periode tertentu. Karena itu, pemerintah memilih memperkuat intervensi pasar sebelum tekanan terhadap harga berkembang lebih besar.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan musim kemarau tahun ini berbeda dibandingkan kondisi pada tahun sebelumnya karena hujan sangat minim di sejumlah sentra produksi. Kondisi tersebut membuat sebagian petani tidak dapat melakukan penanaman padi pada periode gadu atau paceklik seperti biasanya. Berkurangnya aktivitas tanam kemudian berpengaruh terhadap pasokan beras dari tingkat produsen. Harga beras di sejumlah wilayah mulai mengalami kenaikan meskipun pergerakannya masih berada di kisaran Rp100 hingga Rp200 per kilogram. Pemerintah memandang kondisi tersebut perlu segera direspons melalui peningkatan suplai agar kenaikan tidak berkembang lebih jauh.

Tambahan 1 juta ton SPHP medium akan disalurkan secara bertahap terutama selama Oktober, November, dan Desember 2026. Penyaluran kemudian diarahkan untuk menjaga ketersediaan beras hingga memasuki periode panen berikutnya. Sebelumnya, alokasi SPHP sepanjang 2026 mencapai sekitar 828 ribu ton dan sebagian besar telah disalurkan kepada masyarakat. Pemerintah karena itu menilai tambahan pasokan dalam jumlah besar diperlukan untuk menjaga kesinambungan program stabilisasi. Distribusi akan dilakukan melalui berbagai saluran agar beras dengan harga terjangkau dapat lebih mudah ditemukan masyarakat.

Harga beras SPHP tetap mengikuti pembagian wilayah atau zonasi yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk zona 1 yang mencakup Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, harga ditetapkan sebesar Rp12.500 per kilogram. Zona 2 yang meliputi sebagian besar wilayah Sumatra, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan berada pada Rp13.100 per kilogram. Sementara itu, harga di zona 3 yang mencakup Maluku dan Papua berada di level Rp13.500 per kilogram. Perbedaan tersebut mempertimbangkan karakter distribusi dan biaya logistik antardaerah sehingga pasokan dapat tetap tersedia dengan harga yang terukur.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani sebelumnya memperkirakan tambahan sekitar 400 ribu ton beras SPHP diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sampai akhir tahun. Namun, pemerintah akhirnya memberikan dukungan lebih besar dengan menyetujui tambahan alokasi hingga 1 juta ton. Stok yang dialokasikan untuk program SPHP di gudang Bulog saat ini berada di kisaran 100 ribu ton sehingga tambahan tersebut diperlukan menghadapi kebutuhan September hingga Desember. Periode akhir tahun juga bertepatan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang hari besar keagamaan. Dengan tambahan pasokan tersebut, Bulog mempunyai ruang lebih besar untuk melakukan intervensi ketika terjadi tekanan harga di daerah.

Selain meningkatkan SPHP, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah lain untuk menjaga stabilitas pasar. Penyaluran bantuan pangan akan dipercepat sehingga masyarakat penerima dapat segera memperoleh kebutuhan pokok. Pemerintah juga mendorong beras medium dan premium masuk lebih banyak ke jaringan ritel serta meminta Bulog mempercepat distribusi. Operasi pasar dalam skala lebih besar akan dilakukan apabila tekanan harga membutuhkan intervensi tambahan. Kombinasi berbagai kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat pasokan sekaligus menjaga daya beli masyarakat selama periode kemarau.

Dari sisi produksi, pemerintah mengakui terdapat potensi penurunan tipis akibat kondisi iklim. Produksi beras nasional sepanjang Januari hingga Oktober 2026 diproyeksikan sekitar 31,41 juta ton, turun sekitar 0,08 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang berada di kisaran 31,44 juta ton. Produksi padi dalam bentuk gabah kering giling juga diproyeksikan sekitar 54,52 juta ton atau mengalami penurunan dengan persentase serupa. Namun, Amran menilai penurunan tersebut relatif kecil dibandingkan keseluruhan produksi nasional. Terlebih, angka produksi Oktober masih merupakan proyeksi sehingga realisasinya dapat berubah mengikuti perkembangan pertanaman dan panen.

Untuk menghadapi El Nino, Kementerian Pertanian memperkuat berbagai program mitigasi di daerah produksi. Pompanisasi menjadi salah satu langkah utama agar lahan pertanian tetap memperoleh pasokan air ketika curah hujan menurun. Pemerintah juga memperbaiki dan mengoptimalkan jaringan irigasi, memanfaatkan embung dan sumur dalam, serta mendorong penggunaan varietas benih yang lebih tahan terhadap kondisi kering. Peningkatan produktivitas per hektare juga menjadi perhatian agar penurunan luas tanam dapat dikompensasi melalui hasil panen yang lebih tinggi. Berbagai langkah tersebut telah dipersiapkan sejak sebelum puncak kemarau untuk mengurangi risiko penurunan produksi secara signifikan.

Cadangan beras pemerintah turut menjadi bantalan penting dalam menghadapi tekanan iklim. Pada periode sebelumnya, stok cadangan beras pemerintah tercatat berada di atas 5 juta ton, jauh lebih tinggi dibandingkan cadangan ketika Indonesia menghadapi El Nino pada periode terdahulu. Besarnya cadangan tersebut memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan stabilisasi tanpa sepenuhnya bergantung pada produksi yang masuk setiap bulan. Cadangan juga dapat digunakan untuk memenuhi program bantuan pangan dan SPHP sesuai kebutuhan. Pemerintah menilai posisi stok yang kuat menjadi salah satu faktor utama yang membuat kebutuhan beras nasional masih berada dalam kondisi terkendali.

Pemerintah selanjutnya akan terus memantau perkembangan produksi, luas tanam, harga, dan distribusi beras hingga akhir 2026. Penambahan 1 juta ton SPHP medium diposisikan sebagai langkah antisipatif agar tekanan akibat El Nino tidak berkembang menjadi persoalan pasokan yang lebih besar. Pemerintah juga meminta Bulog mempercepat distribusi dan memastikan beras benar-benar tersedia di pasar dengan harga sesuai ketentuan. Di sisi produksi, intervensi terhadap petani melalui pompanisasi, irigasi, peningkatan produktivitas, dan penggunaan benih tahan kekeringan akan terus dijalankan. Dengan kombinasi cadangan yang kuat, tambahan SPHP, serta penguatan produksi di lapangan, pemerintah optimistis kebutuhan beras masyarakat tetap dapat terpenuhi selama menghadapi kemarau panjang.