Jakarta, 22 Agustus 2026 – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendukung langkah pemerintah memperkuat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dengan komando langsung Presiden Prabowo Subianto. Menurut Eddy, langkah tersebut diperlukan karena dampak karhutla sudah meluas dan tidak hanya berkaitan dengan persoalan lingkungan. Kebakaran turut mengancam kesehatan masyarakat, mengganggu konektivitas transportasi, memengaruhi aktivitas ekonomi, serta menimbulkan persoalan sosial di wilayah terdampak. Karena itu, penanganannya dinilai membutuhkan koordinasi lintas kementerian, lembaga, aparat keamanan, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat secara terpadu. Eddy menilai keterlibatan langsung Presiden dapat mempercepat pengambilan keputusan ketika penanganan di lapangan membutuhkan pengerahan sumber daya dalam jumlah besar.

Eddy mengatakan kondisi karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan membutuhkan respons cepat dan terkoordinasi. Menurutnya, penanganan tidak cukup hanya dilakukan oleh satu institusi karena kebakaran dapat menyebar melintasi batas wilayah administratif. Pemerintah pusat dan daerah harus memiliki pembagian tugas yang jelas agar setiap titik kebakaran dapat segera ditangani. Dukungan personel, peralatan pemadaman, helikopter, sumber air, hingga operasi modifikasi cuaca perlu ditempatkan berdasarkan kebutuhan di lapangan. Dengan koordinasi yang berada langsung di bawah kendali pemerintah pusat, berbagai sumber daya tersebut diharapkan dapat dikerahkan secara lebih cepat ketika kondisi memburuk.

Presiden Prabowo sendiri telah turun langsung ke Kalimantan untuk melihat kondisi karhutla sekaligus memimpin rapat penanganan. Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas sejumlah langkah untuk mempercepat pemadaman dan mencegah kebakaran meluas. Pemerintah juga mengerahkan tambahan personel TNI dari luar Kalimantan untuk memperkuat pasukan yang sudah berada di wilayah terdampak. Selain kekuatan personel di darat, dukungan udara juga diperkuat dengan tambahan helikopter water bombing. Penguatan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan karhutla sebagai persoalan yang membutuhkan penanganan lintas sektor dan tidak dapat dilakukan secara parsial.

Eddy menilai langkah Presiden untuk memimpin langsung penanganan dapat memberikan dorongan kuat kepada seluruh jajaran agar bergerak dengan kecepatan yang sama. Koordinasi tingkat pusat juga diperlukan untuk mengatasi kendala yang tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah daerah. Dalam situasi kebakaran yang meluas, kebutuhan peralatan dan personel dapat meningkat dengan cepat sehingga pemerintah harus mampu mengalihkan sumber daya dari wilayah yang memiliki kapasitas lebih besar ke lokasi yang paling membutuhkan. Keputusan semacam itu membutuhkan koordinasi yang kuat agar tidak terjadi keterlambatan. Dengan kendali yang lebih terpusat, setiap perkembangan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti melalui kebijakan yang terukur.

Karhutla di Kalimantan juga memiliki karakteristik yang berbeda dengan kebakaran di kawasan lain. Sebagian titik api berada di wilayah gambut yang membutuhkan metode penanganan khusus karena api dapat menjalar di bawah permukaan tanah. Kondisi tersebut membuat pemadaman tidak selalu selesai ketika kobaran api di permukaan sudah terlihat hilang. Bara yang masih berada di lapisan gambut dapat kembali memunculkan titik api ketika kondisi cuaca kembali panas dan kering. Karena itu, pemerintah tidak hanya membutuhkan personel untuk memadamkan api di permukaan, tetapi juga peralatan pompa, sumber air, serta metode untuk membasahi area gambut secara menyeluruh.

Selain pemadaman langsung, operasi modifikasi cuaca juga menjadi salah satu langkah yang disiapkan pemerintah. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan peluang turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan tambahan curah hujan. Hujan dapat membantu membasahi vegetasi dan lahan sehingga risiko penyebaran api dapat ditekan. Namun, operasi tersebut tetap harus disesuaikan dengan kondisi atmosfer dan potensi awan hujan yang tersedia. Karena itu, langkah penanganan karhutla tetap membutuhkan kombinasi antara pemadaman dari darat, dukungan udara, pengelolaan sumber air, serta pemantauan kondisi cuaca.

Dampak karhutla terhadap masyarakat menjadi salah satu alasan Eddy mendorong koordinasi langsung dari tingkat tertinggi pemerintahan. Asap yang dihasilkan kebakaran dapat menyebar ke kawasan permukiman dan menyebabkan kualitas udara memburuk. Dalam kondisi asap pekat, masyarakat dapat mengalami gangguan aktivitas sehari-hari, sementara kelompok rentan membutuhkan perhatian lebih. Anak-anak, lansia, serta warga yang memiliki sensitivitas terhadap kualitas udara perlu mendapatkan perlindungan dan informasi yang memadai. Pemerintah juga perlu memastikan fasilitas kesehatan di wilayah terdampak siap menghadapi kemungkinan meningkatnya warga yang membutuhkan pelayanan akibat paparan asap.

Gangguan karhutla juga dapat meluas ke sektor transportasi dan kegiatan ekonomi. Asap tebal dapat mengurangi jarak pandang sehingga perjalanan darat maupun udara membutuhkan kewaspadaan tambahan. Aktivitas penerbangan dapat terdampak apabila jarak pandang di sekitar bandara menurun hingga berada di bawah batas aman. Di sisi lain, masyarakat yang bekerja di sektor perkebunan, perdagangan, transportasi, dan kegiatan luar ruangan dapat mengalami gangguan apabila kondisi asap berlangsung lama. Dampak tersebut menunjukkan bahwa karhutla bukan hanya persoalan kebakaran lahan, melainkan persoalan yang dapat memengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Eddy juga menekankan pentingnya langkah pencegahan agar kebakaran tidak terus berulang setiap tahun. Pemadaman hanya menyelesaikan persoalan ketika api sudah muncul, sedangkan pencegahan harus dilakukan sebelum titik api berkembang menjadi kebakaran besar. Pemerintah perlu memperkuat patroli di kawasan rawan, pemantauan titik panas, pengawasan aktivitas pembukaan lahan, serta penegakan aturan terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran secara ilegal. Masyarakat juga harus dilibatkan dalam sistem pencegahan karena warga yang tinggal paling dekat dengan kawasan rawan sering menjadi pihak pertama yang mengetahui munculnya asap atau api. Pelaporan dini dapat mempercepat respons sebelum kebakaran meluas.

Penanganan karhutla juga membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah secara aktif. Meskipun koordinasi berada di bawah arahan pemerintah pusat, kondisi setiap wilayah tetap memiliki karakteristik berbeda sehingga pemerintah daerah harus mengetahui kebutuhan lapangan secara detail. Kepala daerah dan jajaran terkait perlu memastikan jalur komunikasi dengan pusat berjalan cepat dan informasi mengenai perkembangan titik api diperbarui secara berkala. Aparat di daerah juga harus memastikan sumber daya yang telah dikirim dapat digunakan secara efektif. Dengan pembagian tugas yang jelas antara pusat dan daerah, pengerahan personel serta peralatan dapat dilakukan tanpa tumpang tindih.

Dukungan terhadap koordinasi langsung Presiden juga muncul di tengah pengerahan kekuatan tambahan untuk menangani karhutla di Kalimantan. Pemerintah menambah ribuan personel serta memperkuat kemampuan pemadaman dari udara. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu petugas yang sudah bekerja di lapangan agar tidak menghadapi kebakaran dengan keterbatasan sumber daya. Penambahan kekuatan juga memungkinkan pemerintah menangani beberapa wilayah secara bersamaan apabila titik kebakaran tersebar. Upaya tersebut harus dibarengi pemantauan dan evaluasi agar pengerahan personel benar-benar diarahkan ke lokasi dengan tingkat ancaman paling tinggi.

Bagi MPR, penanganan karhutla menjadi bagian dari upaya pemerintah melindungi masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Eddy berharap koordinasi yang kuat dapat membuat respons terhadap kebakaran menjadi lebih cepat sekaligus mencegah dampaknya semakin luas. Menurutnya, pemerintah harus memastikan persoalan karhutla tidak hanya ditangani ketika kebakaran sudah besar, tetapi juga melalui kebijakan pencegahan jangka panjang. Pengelolaan lahan gambut, pengawasan kawasan rawan, kesiapan pemadam, dan peningkatan kesadaran masyarakat harus berjalan secara berkesinambungan. Dengan demikian, penanganan tidak berhenti pada pemadaman, tetapi juga menyasar penyebab dan faktor yang membuat kebakaran kembali terjadi.

Dukungan Waka MPR terhadap koordinasi langsung Presiden menunjukkan pentingnya kepemimpinan terpadu dalam menghadapi karhutla yang meluas di Kalimantan. Prabowo telah turun langsung ke lapangan dan memimpin rapat untuk memastikan strategi penanganan berjalan secara cepat dan terkoordinasi. Pemerintah juga memperkuat pengerahan personel TNI, aparat di darat, helikopter water bombing, serta operasi modifikasi cuaca. Di saat yang sama, pencegahan, pengawasan kawasan rawan, dan perlindungan masyarakat tetap harus menjadi bagian dari strategi. Penanganan yang cepat dan terintegrasi diharapkan mampu menekan kebakaran, mengurangi sebaran asap, serta mencegah dampak karhutla semakin luas terhadap kesehatan, lingkungan, transportasi, dan aktivitas ekonomi masyarakat.