Padang, 12 Oktober 2026 – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengoptimalkan penanganan darurat banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Padang, Sumatera Barat. Perhatian tersebut disampaikan sebagai bentuk dorongan agar seluruh instansi terkait bergerak cepat membantu masyarakat terdampak bencana. Penanganan darurat dinilai perlu memprioritaskan keselamatan warga, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemulihan akses terhadap fasilitas penting. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan memperkuat koordinasi agar bantuan dapat menjangkau seluruh kawasan yang membutuhkan. Langkah cepat dan terukur menjadi penting untuk mengurangi dampak banjir terhadap kehidupan masyarakat.

Puan menekankan pentingnya kesiapan pemerintah dalam menghadapi kondisi darurat akibat bencana hidrometeorologi. Banjir yang menggenangi kawasan permukiman berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum. Situasi tersebut membutuhkan respons terpadu dari pemerintah daerah, petugas penanggulangan bencana, dan berbagai unsur pendukung lainnya. Penanganan tidak cukup hanya dilakukan melalui proses evakuasi, tetapi juga harus memastikan kebutuhan warga selama masa tanggap darurat terpenuhi. Karena itu, koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting dalam mempercepat pelaksanaan bantuan.

Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam penanganan banjir di Padang. Petugas perlu memastikan warga yang berada di kawasan berisiko mendapatkan bantuan evakuasi apabila kondisi lingkungan tidak memungkinkan untuk tetap bertahan di rumah. Kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas membutuhkan perhatian khusus selama proses penyelamatan. Ketersediaan lokasi pengungsian yang aman juga perlu diperhatikan agar masyarakat memperoleh perlindungan sementara. Pemerintah diharapkan memastikan proses evakuasi berlangsung secara tertib dengan mempertimbangkan kondisi lapangan.

Selain evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak menjadi bagian penting dalam penanganan darurat. Bantuan berupa makanan, air bersih, pakaian, perlengkapan tidur, dan kebutuhan kesehatan perlu disalurkan sesuai kondisi masyarakat. Distribusi bantuan harus memperhatikan wilayah yang mengalami keterbatasan akses akibat genangan air maupun kerusakan infrastruktur. Pendataan warga terdampak juga diperlukan untuk memastikan bantuan diberikan secara tepat sasaran. Melalui pengelolaan logistik yang baik, pemerintah diharapkan mampu mengurangi kesulitan masyarakat selama menghadapi dampak banjir.

Puan juga mendorong perhatian terhadap kondisi kesehatan masyarakat yang berada di kawasan terdampak. Banjir dapat meningkatkan risiko munculnya berbagai penyakit, terutama apabila lingkungan permukiman mengalami pencemaran air dan penurunan kualitas sanitasi. Petugas kesehatan perlu memastikan layanan pemeriksaan dan pengobatan tetap tersedia bagi warga yang membutuhkan. Penyediaan air bersih serta fasilitas sanitasi menjadi langkah penting untuk mencegah timbulnya persoalan kesehatan lanjutan. Pemerintah daerah juga perlu melakukan pemantauan terhadap kondisi pengungsian agar kebutuhan kelompok rentan dapat ditangani dengan baik.

Kerusakan infrastruktur akibat banjir menjadi persoalan lain yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah. Jalan, jembatan, saluran drainase, dan fasilitas pelayanan publik dapat mengalami gangguan apabila terdampak genangan maupun arus air yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi menghambat mobilitas warga serta proses distribusi bantuan menuju lokasi terdampak. Pemerintah perlu melakukan pemeriksaan untuk menentukan fasilitas yang membutuhkan penanganan segera. Pemulihan akses transportasi dan pelayanan dasar diharapkan dapat membantu masyarakat kembali menjalankan aktivitas secara bertahap.

Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi salah satu aspek yang ditekankan dalam menghadapi bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta instansi terkait memiliki peranan penting dalam mendukung pelaksanaan penanganan darurat. Kerja sama dengan aparat keamanan, tenaga kesehatan, dan relawan juga diperlukan untuk memperkuat kemampuan respons di lapangan. Pembagian tugas yang jelas dapat membantu menghindari keterlambatan maupun tumpang tindih dalam penyaluran bantuan. Dengan koordinasi yang efektif, kebutuhan masyarakat diharapkan dapat ditangani secara lebih cepat dan menyeluruh.

Selain penanganan darurat, pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipasi untuk mengurangi risiko banjir berulang di Kota Padang. Evaluasi terhadap sistem drainase, kondisi daerah aliran sungai, dan tata ruang menjadi bagian penting dalam perencanaan pengurangan risiko bencana. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat juga diperlukan, terutama di kawasan yang memiliki riwayat genangan saat curah hujan tinggi. Informasi peringatan dini harus disampaikan secara jelas agar warga dapat mengambil tindakan sebelum kondisi memburuk. Upaya pencegahan yang berkelanjutan diharapkan mampu mengurangi kerugian dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana.

Permintaan Puan Maharani agar pemerintah mengoptimalkan penanganan darurat banjir di Padang menjadi pengingat mengenai pentingnya respons cepat dalam menghadapi bencana alam. Keselamatan warga, ketersediaan bantuan, dan pemulihan fasilitas umum harus menjadi perhatian utama selama masa tanggap darurat. Pemerintah diharapkan terus memantau perkembangan kondisi lapangan serta menyesuaikan langkah penanganan dengan kebutuhan masyarakat. Setelah situasi mulai terkendali, proses pemulihan perlu dilanjutkan melalui perbaikan infrastruktur dan penguatan sistem mitigasi bencana. Dengan kerja sama seluruh pihak, dampak banjir diharapkan dapat ditangani secara optimal sehingga masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan dengan aman.