Washington, 17 September 2026 – Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mengesahkan rancangan undang-undang sanksi baru terhadap Rusia yang ditujukan untuk meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Moskow terkait perang di Ukraina. RUU tersebut disetujui pada Rabu, 16 September 2026, dengan perolehan 262 suara mendukung dan 159 suara menolak. Sebanyak 58 anggota Partai Demokrat bergabung dengan mayoritas anggota Partai Republik untuk mendukung rancangan tersebut, sedangkan tujuh anggota Republik memilih menolak. Senat AS sebelumnya telah menyetujui paket yang sama pada Agustus dengan hasil 86 suara mendukung dan 11 menolak. Setelah mendapatkan persetujuan dari kedua kamar Kongres, rancangan tersebut kini dikirimkan kepada Presiden Donald Trump untuk ditandatangani menjadi undang-undang. Trump sebelumnya telah memberikan dukungan terhadap paket tersebut.
RUU tersebut diberi nama Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 sebagai penghormatan kepada mendiang Senator Lindsey Graham dari Partai Republik. Graham menjadi salah satu tokoh utama yang mendorong rancangan sanksi tersebut selama lebih dari satu tahun sebelum meninggal pada Juli 2026. Pembahasan berlangsung panjang karena terdapat perbedaan pandangan mengenai cakupan sanksi dan besarnya kewenangan perdagangan yang akan diberikan kepada presiden. Dukungan dari Gedung Putih kemudian membantu membuka jalan bagi rancangan tersebut untuk diproses melalui Kongres. Setelah Senat memberikan persetujuan pada Agustus, DPR menjadi tahap terakhir yang harus dilewati sebelum rancangan dikirim ke Gedung Putih. Hasil pemungutan suara menunjukkan adanya dukungan lintas partai, meskipun sejumlah ketentuan tetap memunculkan perdebatan.
Paket tersebut menargetkan sejumlah sektor penting dalam perekonomian Rusia, termasuk industri energi dan pertahanan. Sanksi juga diarahkan terhadap pejabat Rusia, lembaga keuangan, serta berbagai pihak yang dinilai membantu Moskow menghindari pembatasan ekonomi yang sudah berlaku. Armada kapal tanker yang dikenal sebagai “shadow fleet” turut menjadi salah satu sasaran karena dianggap digunakan untuk mempertahankan ekspor energi Rusia di tengah berbagai sanksi Barat. Melalui pembatasan tersebut, pendukung RUU berharap aliran pendapatan yang dapat digunakan Rusia untuk membiayai operasi militernya di Ukraina semakin berkurang. Cakupan aturan tidak hanya menyasar entitas di Rusia, tetapi juga pihak asing yang dianggap membantu sektor pertahanan, energi, maupun upaya penghindaran sanksi. Ketentuan tersebut membuat dampak paket berpotensi menjangkau aktivitas perdagangan di luar wilayah Rusia.
Salah satu bagian yang paling mendapat perhatian adalah kewenangan bagi pemerintah AS untuk mengenakan tarif hingga 100 persen terhadap negara-negara yang menjadi pembeli utama minyak dan gas Rusia. Ketentuan tersebut terutama dapat berdampak terhadap negara dengan volume impor energi Rusia yang besar, termasuk China dan India. Tujuannya adalah mendorong negara pembeli untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi Rusia sehingga pendapatan Moskow dari sektor tersebut dapat ditekan. Namun, penerapan tarif tidak otomatis dilakukan secara seragam karena rancangan menyediakan mekanisme dan sejumlah pengecualian berdasarkan kondisi tertentu. Negara yang telah mengambil langkah signifikan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi Rusia dapat memperoleh perlakuan berbeda berdasarkan ketentuan yang tersedia. Implementasi kewenangan tersebut nantinya akan sangat bergantung pada keputusan pemerintahan Trump setelah rancangan resmi menjadi undang-undang.
Kewenangan tarif menjadi salah satu sumber utama perbedaan pendapat di DPR. Sejumlah anggota Demokrat menyatakan mendukung tekanan terhadap Rusia, tetapi mempertanyakan pemberian kewenangan perdagangan yang luas kepada presiden. Mereka mengkhawatirkan tarif dapat diterapkan terhadap mitra atau sekutu Amerika Serikat dan pada akhirnya menimbulkan konsekuensi ekonomi yang lebih luas. Pemimpin Demokrat di DPR Hakeem Jeffries termasuk anggota yang menentang rancangan tersebut, sementara puluhan anggota Demokrat lainnya memilih memberikan dukungan. Gregory Meeks, anggota senior Demokrat di Komite Urusan Luar Negeri DPR, juga mengkritik beberapa ketentuan yang menurutnya memberikan ruang terlalu besar bagi Gedung Putih dalam menentukan penerapan tarif. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa perbedaan pandangan di Kongres lebih banyak berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan dibandingkan tujuan meningkatkan tekanan terhadap Rusia.
Pendukung rancangan berpendapat sektor energi merupakan sasaran strategis karena ekspor minyak dan gas tetap menjadi sumber pemasukan penting bagi Rusia. Dengan membatasi akses perdagangan sekaligus memberikan konsekuensi kepada pembeli utama energi Rusia, mereka berharap tekanan terhadap perekonomian Moskow meningkat. Ketua DPR Mike Johnson menyatakan kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menekan sumber daya yang digunakan Rusia dalam perang di Ukraina. Anggota DPR Michael McCaul juga menyatakan bahwa negara-negara pembeli energi Rusia akan menghadapi pilihan mengenai kelanjutan hubungan perdagangan mereka dengan Moskow. Pernyataan tersebut mencerminkan argumentasi para pendukung RUU, sementara efektivitas aktual sanksi tetap bergantung pada pelaksanaan serta respons Rusia dan negara-negara mitranya. Dampaknya terhadap keputusan pemerintah Rusia juga belum dapat dipastikan sebelum aturan diterapkan.
Selain Rusia, paket tersebut juga mencakup kebijakan terhadap Iran. Salah satu ketentuannya memperpanjang sanksi terhadap Iran yang sebelumnya dijadwalkan berakhir, sehingga kebijakan tersebut akan tetap berlaku selama beberapa tahun berikutnya. Penambahan ketentuan mengenai Iran menjadi bagian dari proses negosiasi yang akhirnya menghasilkan dukungan Gedung Putih terhadap paket tersebut. Karena itu, nama resmi rancangan mencantumkan Rusia dan Iran meskipun sebagian besar perhatian internasional saat ini tertuju pada ketentuan yang berkaitan dengan perang Rusia-Ukraina. Paket tersebut memberikan pemerintah AS instrumen tambahan untuk menargetkan individu, institusi, dan jaringan ekonomi yang dinilai berkaitan dengan kedua negara. Kombinasi sanksi langsung dan sekunder membuat cakupan kebijakan tersebut lebih luas dibandingkan pembatasan yang hanya berlaku terhadap entitas di dalam Rusia.
Penerapan tarif terhadap negara pembeli energi Rusia berpotensi menjadi bagian paling kompleks dari kebijakan tersebut karena dapat memengaruhi hubungan perdagangan Amerika Serikat dengan sejumlah ekonomi besar dunia. China dan India merupakan dua negara yang banyak disebut dalam pembahasan karena keduanya membeli minyak dan energi Rusia dalam jumlah besar. Jika tarif diterapkan secara luas, perusahaan dan pemerintah di negara pembeli harus mempertimbangkan konsekuensi perdagangan dengan pasar Amerika Serikat. Perubahan pola pembelian juga berpotensi memengaruhi arus minyak global apabila konsumen besar mengurangi impor dari Rusia dan mencari pemasok alternatif. Sebaliknya, negara-negara tersebut dapat mempertahankan hubungan perdagangan dengan Moskow dan menghadapi risiko pembatasan dari Washington. Karena itu, pelaksanaan aturan akan menjadi perhatian pasar energi dan pemerintah di berbagai negara setelah rancangan resmi berlaku.
Pengesahan di DPR membuat proses legislasi paket sanksi Rusia dan Iran kini memasuki tahap akhir di Gedung Putih. Trump diperkirakan menandatangani rancangan tersebut setelah pemerintahannya sebelumnya menyatakan dukungan terhadap paket yang telah dinegosiasikan bersama Kongres. Setelah menjadi undang-undang, perhatian akan beralih pada seberapa luas kewenangan sanksi dan tarif digunakan serta negara atau entitas mana yang menjadi sasaran pertama. Implementasi menjadi faktor penting karena besarnya tekanan ekonomi yang muncul akan bergantung pada keputusan pemerintah AS dalam menjalankan berbagai instrumen yang tersedia. Rusia dan negara-negara pembeli energinya juga dapat menyesuaikan strategi perdagangan sebagai respons terhadap pembatasan baru tersebut. Perkembangan berikutnya akan menentukan apakah paket sanksi itu mampu mengurangi pendapatan Rusia sekaligus bagaimana dampaknya terhadap perdagangan energi dan hubungan ekonomi internasional.





