Jakarta, 15 Oktober 2026 – Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai USD459,3 miliar pada Agustus 2026. Jumlah tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 5,6 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy), terutama dipengaruhi peningkatan utang sektor publik. Kenaikan tersebut berasal dari utang pemerintah dan bank sentral, sementara utang luar negeri sektor swasta justru mengalami penurunan. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan bahwa perkembangan utang luar negeri nasional masih berada dalam kondisi terkendali. Penilaian tersebut didukung oleh struktur utang yang didominasi pembiayaan jangka panjang serta rasio utang terhadap produk domestik bruto yang tetap terjaga.

Bank Indonesia

Dibandingkan dengan posisi Juli 2026 yang tercatat sebesar USD454,8 miliar, utang luar negeri Indonesia meningkat sekitar USD4,5 miliar dalam satu bulan. Kenaikan tersebut menunjukkan adanya perubahan kebutuhan pembiayaan dan kepemilikan instrumen keuangan oleh investor luar negeri. Namun, peningkatan nilai utang tidak dapat langsung diartikan sebagai memburuknya kondisi perekonomian nasional. Penilaian terhadap keberlanjutan utang perlu mempertimbangkan kemampuan pembayaran, struktur jatuh tempo, serta pemanfaatan pembiayaan. Bank Indonesia menegaskan bahwa pengelolaan utang tetap dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Secara terperinci, posisi utang luar negeri pemerintah pada Agustus 2026 tercatat sebesar USD220,9 miliar. Nilai tersebut tumbuh 3,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan utang pemerintah terutama dipengaruhi oleh masuknya investasi asing pada instrumen Surat Berharga Negara (SBN). Aliran dana tersebut menunjukkan bahwa instrumen pembiayaan pemerintah Indonesia masih memperoleh perhatian dari investor internasional. Pemerintah menyatakan terus menjaga kredibilitas pengelolaan utang melalui pembayaran pokok dan bunga sesuai jadwal serta penerapan strategi pembiayaan yang terukur.

Pemanfaatan utang luar negeri pemerintah diarahkan untuk mendukung berbagai sektor pembangunan yang memiliki manfaat ekonomi dan sosial. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial memperoleh porsi terbesar, yakni 22 persen dari total utang luar negeri pemerintah. Selanjutnya, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib memiliki porsi sebesar 20,7 persen. Bidang pendidikan mendapatkan alokasi 16,2 persen, disusul konstruksi sebesar 11,4 persen serta transportasi dan pergudangan sebesar 8,5 persen. Komposisi tersebut menunjukkan penggunaan pembiayaan luar negeri dalam mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kegiatan produktif lainnya.

Selain utang pemerintah, peningkatan kewajiban luar negeri bank sentral turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan total ULN Indonesia. Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi kenaikan kepemilikan investor nonresiden terhadap instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Instrumen ini merupakan bagian dari operasi moneter yang digunakan untuk mendukung pengelolaan likuiditas dan stabilitas nilai tukar rupiah. Masuknya dana investor asing melalui instrumen moneter dapat memengaruhi posisi kewajiban luar negeri bank sentral. Karena itu, perkembangan kepemilikan instrumen tersebut menjadi salah satu faktor yang diperhatikan dalam pemantauan kondisi keuangan nasional.

Berbeda dengan sektor publik, utang luar negeri swasta justru mengalami penurunan pada Agustus 2026. Posisi utang swasta tercatat sebesar USD195,6 miliar atau mengalami kontraksi 0,8 persen secara tahunan. Penurunan tersebut terjadi pada kelompok perusahaan bukan lembaga keuangan maupun lembaga keuangan. Utang perusahaan nonkeuangan tercatat turun 0,8 persen, sedangkan utang lembaga keuangan mengalami penurunan sebesar 0,6 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan total utang luar negeri Indonesia tidak terjadi secara merata pada seluruh kelompok peminjam.

Berdasarkan sektor ekonomi, utang luar negeri swasta masih terkonsentrasi pada beberapa bidang usaha utama. Sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian menjadi kelompok dengan kontribusi terbesar. Keempat sektor tersebut secara keseluruhan mencakup sekitar 80,5 persen dari total utang luar negeri swasta. Konsentrasi pembiayaan tersebut berkaitan dengan kebutuhan modal dan investasi yang relatif besar pada sektor-sektor tersebut. Pengawasan terhadap kemampuan pembayaran perusahaan tetap diperlukan untuk mengantisipasi risiko perubahan suku bunga, nilai tukar, dan kondisi pasar global.

Bank Indonesia mencatat rasio utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto mencapai 30,9 persen pada Agustus 2026. Rasio tersebut menjadi salah satu indikator dalam menilai besarnya kewajiban luar negeri dibandingkan dengan kapasitas perekonomian nasional. Selain itu, struktur ULN Indonesia didominasi oleh utang jangka panjang, baik pada sektor pemerintah maupun swasta. Komposisi tersebut membantu mengurangi tekanan kebutuhan pembayaran dalam jangka pendek karena kewajiban tidak terkonsentrasi pada waktu yang berdekatan. Meski demikian, pemantauan terhadap perubahan kondisi ekonomi global tetap diperlukan untuk menjaga kemampuan pembayaran utang.

Bank Indonesia bersama pemerintah menegaskan komitmen untuk terus memperkuat koordinasi dalam pengelolaan utang luar negeri nasional. Kebijakan tersebut diarahkan agar pembiayaan dari luar negeri dapat mendukung pembangunan tanpa mengabaikan stabilitas ekonomi dan keberlanjutan fiskal. Pengelolaan risiko nilai tukar, struktur jatuh tempo, dan efisiensi penggunaan dana menjadi aspek penting dalam menjaga kesehatan utang. Meskipun posisi ULN meningkat menjadi USD459,3 miliar, dominasi pembiayaan jangka panjang dan rasio terhadap PDB yang terjaga menjadi dasar penilaian bahwa struktur utang Indonesia masih sehat. Pemerintah diharapkan terus memastikan setiap pembiayaan memberikan manfaat produktif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.