Jakarta, 12 November 2026 – Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal akan membahas penentuan calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka bersama partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintah. Rencana tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra setelah mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Pembahasan tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut pengunduran diri Gibran yang telah menyerahkan surat resmi kepada MPR pada hari yang sama. Pemerintah kini mempersiapkan langkah konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan sesuai ketentuan.

Yusril menjelaskan bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Prabowo dapat melakukan konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk pimpinan partai politik pendukung pemerintah. Menurut Yusril, proses pembicaraan dengan partai koalisi juga memiliki landasan dalam ketentuan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3. Meski demikian, keputusan mengenai siapa yang akan diajukan tetap berada di tangan Presiden. Konsultasi politik dipandang sebagai salah satu mekanisme untuk memperoleh masukan sebelum nama calon disampaikan secara resmi kepada lembaga legislatif.

Dalam keterangannya, Yusril mengungkapkan bahwa Prabowo sempat menyampaikan kemungkinan perlunya berbicara dengan partai-partai koalisi sebelum menentukan calon pengganti Gibran. Namun, hingga Kamis sore, belum ada kepastian mengenai waktu pelaksanaan pertemuan tersebut. Yusril menegaskan bahwa penentuan jadwal maupun mekanisme konsultasi sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. Pemerintah juga belum mengumumkan nama tokoh yang masuk dalam pertimbangan untuk mengisi jabatan Wakil Presiden. Karena itu, berbagai spekulasi mengenai calon pengganti masih belum dapat dianggap sebagai keputusan resmi. Tahapan politik berikutnya akan bergantung pada komunikasi antara Presiden, partai koalisi, dan MPR.

Pengunduran diri Gibran menjadi perhatian setelah putra sulung Presiden ketujuh RI Joko Widodo tersebut menyerahkan surat pernyataan berhenti kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ketua MPR Ahmad Muzani kemudian menyampaikan bahwa jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan setelah diterimanya surat tersebut. Perkembangan ini mendorong pemerintah dan lembaga negara untuk segera membahas prosedur pengisian jabatan sesuai konstitusi. Presiden Prabowo juga menggelar pertemuan dengan pimpinan MPR dan DPR untuk membicarakan langkah yang harus ditempuh. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menaruh perhatian terhadap kepastian hukum dan kelancaran proses pergantian agar tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam struktur kepemimpinan nasional.

Yusril menjelaskan bahwa mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden. Dengan demikian, proses pemilihan tidak dilakukan melalui pemilihan umum langsung, melainkan melalui mekanisme konstitusional di MPR. Presiden bertugas mengajukan dua kandidat, sedangkan MPR memiliki kewenangan menentukan satu calon yang akan mengisi jabatan tersebut. Ketentuan ini menjadi dasar bagi pemerintah dan parlemen dalam menyiapkan tahapan pergantian Wakil Presiden.

Sebelum pemilihan dilaksanakan, MPR perlu menjalankan sejumlah tahapan administratif dan kelembagaan. Salah satunya adalah menyampaikan pemberitahuan resmi mengenai kekosongan jabatan kepada Presiden sekaligus meminta pengajuan dua nama calon beserta dokumen persyaratan. Setelah usulan diterima, MPR dapat melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan mempersiapkan sidang sesuai tata tertib yang berlaku. Proses tersebut membutuhkan koordinasi agar seluruh tahapan berjalan sesuai batas waktu yang ditentukan konstitusi. Yusril juga menjelaskan bahwa Presiden tidak harus menghadiri setiap tahapan pembahasan di MPR karena komunikasi resmi dapat dilakukan melalui surat. Dengan mekanisme tersebut, pembagian kewenangan antara Presiden dan MPR tetap dapat dijalankan secara jelas.

Keterlibatan partai koalisi dalam pembahasan calon Wakil Presiden dinilai memiliki arti penting karena pemerintahan Prabowo didukung oleh sejumlah partai politik dengan keterwakilan di parlemen. Konsultasi dapat menjadi ruang untuk membahas pertimbangan politik, kebutuhan pemerintahan, serta kesesuaian calon dengan agenda kerja kabinet. Namun, proses tersebut tetap harus memperhatikan persyaratan konstitusional dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Partai politik dapat memberikan pandangan mengenai figur yang dianggap mampu menjalankan tugas Wakil Presiden, tetapi pengajuan dua nama secara resmi merupakan kewenangan Presiden. Karena itu, pembicaraan dengan koalisi tidak secara otomatis berarti seluruh partai akan memiliki hak menentukan kandidat secara langsung. Keputusan akhir tetap harus melalui mekanisme pemilihan di MPR.

Di tengah proses tersebut, perhatian publik juga tertuju pada alasan pengunduran diri Gibran. Yusril sebelumnya menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil atas kemauan pribadi dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan dan pandangan yang muncul di masyarakat. Surat pengunduran diri Gibran disebut disusun secara singkat dan berisi pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden. Pemerintah menekankan pentingnya menghormati keputusan tersebut sekaligus memastikan tindak lanjutnya sesuai aturan hukum. Sementara itu, pembahasan mengenai calon pengganti diharapkan tidak mengganggu pelaksanaan program pemerintahan yang telah direncanakan. Stabilitas penyelenggaraan negara menjadi salah satu perhatian utama selama proses pergantian berlangsung.

Rencana Presiden Prabowo berkonsultasi dengan partai koalisi menjadi langkah awal dalam menentukan arah pengisian jabatan Wakil Presiden setelah pengunduran diri Gibran. Meski belum terdapat jadwal pertemuan maupun daftar calon yang diumumkan, pemerintah telah menegaskan bahwa proses pergantian akan mengikuti mekanisme konstitusional. MPR selanjutnya memiliki peran penting dalam mempersiapkan pemilihan setelah menerima dua nama yang diajukan Presiden. Kepastian tahapan dan keterbukaan informasi diharapkan dapat membantu masyarakat memahami perkembangan politik nasional secara jelas. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa proses tersebut berjalan tepat waktu agar kekosongan jabatan tidak berlangsung lebih lama dari ketentuan yang berlaku. Dengan koordinasi antara Presiden, partai koalisi, dan MPR, pergantian Wakil Presiden diharapkan dapat diselesaikan secara tertib tanpa mengganggu keberlanjutan pemerintahan.