Jakarta, 11 November 2026 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat persiapan penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) melalui penerbitan dua Peraturan OJK yang menjadi landasan pengaturan dan pengawasan perdagangan komoditas nasional. Kedua regulasi tersebut disiapkan untuk mendukung dimulainya operasional bursa pada Januari 2027 sekaligus memastikan kegiatan perdagangan berlangsung secara transparan, teratur, dan berintegritas. Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis OJK, Sarjito, menjelaskan bahwa pembentukan kerangka regulasi merupakan langkah penting dalam menciptakan sistem perdagangan yang lebih kredibel. Pemerintah berharap keberadaan bursa tersebut dapat meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia melalui mekanisme pembentukan harga yang lebih terbuka. OJK juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaku pasar agar kegiatan transaksi berjalan sesuai ketentuan. Persiapan ini menjadi bagian dari transformasi tata kelola perdagangan mineral dan komoditas strategis nasional.

Dua regulasi utama yang telah diterbitkan adalah POJK Nomor 15 Tahun 2026 dan POJK Nomor 16 Tahun 2026. POJK Nomor 15 Tahun 2026 mengatur penahapan peralihan tugas dan kewenangan pengaturan serta pengawasan transaksi BMKS dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada OJK. Sementara itu, POJK Nomor 16 Tahun 2026 mengatur penyelenggaraan bursa, termasuk mekanisme perdagangan, tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan pengguna jasa. Kedua peraturan tersebut menjadi dasar hukum bagi pembentukan ekosistem perdagangan komoditas strategis yang lebih terintegrasi. POJK Nomor 15 Tahun 2026 telah berlaku sejak 17 September 2026, sedangkan POJK Nomor 16 Tahun 2026 dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Perbedaan waktu pemberlakuan tersebut dirancang untuk memberikan kesempatan bagi seluruh pihak dalam mempersiapkan proses transisi kewenangan pengawasan.

Selain dua regulasi utama, OJK juga menyiapkan empat Peraturan Anggota Dewan Komisioner (PADK) sebagai aturan teknis pelaksanaan kegiatan BMKS. Aturan pertama berkaitan dengan penyelenggaraan bursa, lembaga kliring, dan lembaga kustodian elektronik yang akan mendukung proses perdagangan serta penyelesaian transaksi. Aturan kedua mengatur perantara perdagangan, termasuk mekanisme kegiatan usaha dan persyaratan yang harus dipenuhi pihak yang terlibat. Selanjutnya, aturan ketiga mencakup penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama penyelenggara bursa untuk memastikan integritas serta kelayakan pengelolaan. Aturan keempat mengatur perdagangan produk mineral dan komoditas strategis beserta mekanisme pelaksanaannya. Keempat aturan teknis tersebut diharapkan dapat memperjelas tanggung jawab setiap lembaga dan pelaku pasar. Dengan kerangka regulasi yang lengkap, OJK berupaya meminimalkan risiko operasional sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perdagangan yang akan dibangun.

Sarjito menilai Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar sehingga membutuhkan sistem pengelolaan perdagangan yang mampu meningkatkan daya saing nasional. Selama ini, pembentukan harga komoditas strategis menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan manfaat ekonomi yang diperoleh produsen maupun negara. Kehadiran BMKS diharapkan dapat mendukung mekanisme perdagangan yang lebih transparan sehingga harga terbentuk berdasarkan informasi pasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Sistem perdagangan yang terorganisasi juga berpotensi memperluas akses pelaku usaha terhadap pasar dan meningkatkan efisiensi transaksi. Namun, manfaat tersebut tetap bergantung pada kesiapan infrastruktur, partisipasi pelaku perdagangan, dan efektivitas pengawasan. OJK menegaskan bahwa integritas pasar harus menjadi perhatian utama agar kegiatan perdagangan tidak menimbulkan risiko yang merugikan pengguna jasa. Karena itu, pembentukan bursa tidak hanya berfokus pada aktivitas transaksi, tetapi juga pada penguatan tata kelola secara menyeluruh.

Persiapan operasional BMKS turut melibatkan koordinasi antara OJK, Bappebti, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Peralihan kewenangan pengawasan yang dijadwalkan berlangsung mulai 1 Januari 2027 memerlukan penyesuaian administrasi, perizinan, dan sistem pengawasan terhadap kegiatan perdagangan. OJK berupaya memastikan proses tersebut berjalan tanpa menimbulkan kekosongan hukum maupun gangguan terhadap aktivitas usaha yang telah berlangsung. Selain menyiapkan regulasi, lembaga tersebut juga mengembangkan pendekatan pengawasan yang lebih komprehensif untuk mendeteksi potensi risiko pasar. Penguatan sistem pengawasan diperlukan karena perdagangan komoditas strategis melibatkan nilai ekonomi besar dan kepentingan berbagai sektor industri. Koordinasi antarlembaga diharapkan mampu memperlancar pelaksanaan kebijakan sekaligus memberikan kepastian kepada pelaku usaha. Dengan persiapan yang terukur, pemerintah menargetkan pembentukan ekosistem perdagangan yang dapat beroperasi secara profesional.

Dalam rencana pengembangan BMKS, komoditas timah menjadi salah satu produk awal yang dipersiapkan untuk diperdagangkan melalui bursa. Perdagangan perdana melalui entitas ICOMEX sebelumnya ditargetkan berlangsung pada 4 Januari 2027, meskipun realisasinya tetap bergantung pada kesiapan penyelenggara dan ketentuan pendukung. Pemilihan timah berkaitan dengan pengalaman perdagangan komoditas tersebut melalui sistem bursa yang telah berjalan sebelumnya. OJK menilai pengalaman tersebut dapat menjadi dasar untuk membangun mekanisme transaksi yang lebih terstruktur. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyatakan bahwa kesiapan regulasi dan pengawasan telah diperkuat untuk mendukung penyelenggaraan BMKS. Namun, pelaksanaan operasional tetap memerlukan kesiapan pihak penyelenggara, termasuk Danantara Indonesia yang memiliki peran dalam pengembangan bursa. Dengan demikian, penyelesaian aturan merupakan langkah penting, tetapi bukan satu-satunya faktor penentu dimulainya kegiatan perdagangan.

Penerbitan dua POJK dan penyusunan empat aturan teknis menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola perdagangan mineral serta komoditas strategis Indonesia. OJK berharap BMKS dapat menghadirkan sistem pembentukan harga yang lebih kredibel, meningkatkan efisiensi transaksi, dan memperkuat perlindungan bagi pengguna jasa. Keberadaan bursa juga diharapkan mendukung pemanfaatan sumber daya alam secara lebih optimal melalui mekanisme perdagangan yang transparan dan terintegrasi. Meski demikian, keberhasilan pelaksanaan pada Januari 2027 membutuhkan kesiapan penyelenggara, infrastruktur perdagangan, serta koordinasi pengawasan yang berkelanjutan. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan agar kepercayaan pelaku pasar dapat terjaga. Pengembangan BMKS juga menjadi peluang untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas strategis di tingkat internasional. Dengan regulasi dan pengawasan yang efektif, bursa tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi serta peningkatan daya saing industri nasional.