Jakarta, 5 September 2026 – Tekanan ekonomi terhadap Iran semakin berat setelah Amerika Serikat memperketat blokade terhadap ekspor minyak sekaligus memperluas sanksi untuk menutup berbagai jalur yang selama ini digunakan Teheran menghindari pembatasan internasional. Setelah sekitar enam bulan konflik berlangsung tanpa penyelesaian, Washington kini semakin mengandalkan tekanan ekonomi untuk memaksa Iran memberikan konsesi dalam kemungkinan perundingan mendatang. Sejumlah pejabat senior Iran mengakui situasi tersebut semakin sulit dipertahankan karena sumber devisa utama negara mengalami penyusutan tajam. Kondisi ekonomi Iran sebelumnya telah dibebani inflasi tinggi, pelemahan mata uang, dan kerusakan infrastruktur akibat konflik. Blokade ekspor minyak kemudian mempersempit ruang pemerintah untuk memperoleh pendapatan sekaligus membiayai kebutuhan impor. Tekanan itu membuat waktu yang dimiliki Teheran untuk mempertahankan kondisi ekonomi tanpa perubahan kebijakan dinilai semakin terbatas.
Salah satu dampak paling besar terlihat pada ekspor minyak mentah yang selama bertahun-tahun menjadi sumber penting penerimaan Iran. Pengapalan minyak mentah Iran dilaporkan merosot menjadi sekitar 260 ribu barel per hari, jauh dibandingkan sekitar 1,7 juta barel per hari setahun sebelumnya. Data lain menunjukkan volume pengapalan pada Agustus berada pada kisaran 220 ribu hingga 255 ribu barel per hari, dibandingkan sekitar dua juta barel per hari pada Maret. Penurunan tajam terjadi setelah blokade terhadap ekspor minyak Iran melalui kawasan Teluk semakin diperketat sejak pertengahan Juli. Sebagian kecil minyak masih dapat dipindahkan melalui jalur darat, kereta, kapal kecil, atau persediaan yang sebelumnya telah berada di luar kawasan blokade. Namun, kemampuan Iran mempertahankan pola tersebut semakin terbatas apabila persediaan di luar negeri terus berkurang.
Washington juga memperluas penggunaan sanksi sekunder terhadap perusahaan, bank, perantara, dan negara yang membantu perdagangan Iran. Langkah tersebut diarahkan untuk mempersulit Teheran mengakses transaksi dolar serta jaringan keuangan yang dibutuhkan untuk menjual minyak dan membeli barang dari luar negeri. Iran selama bertahun-tahun mampu mengurangi dampak sanksi melalui perusahaan perantara, kapal yang tidak terdaftar secara transparan, transaksi lintas negara, serta berbagai mekanisme perdagangan tidak langsung. Namun, biaya menggunakan jaringan tersebut semakin mahal ketika pengawasan dan ancaman sanksi diperketat. Sejumlah perantara juga mulai mengurangi keterlibatan atau meminta pembayaran lebih tinggi untuk menanggung risiko. Situasi ini membuat kemampuan Iran menghindari sanksi tidak lagi seefektif sebelumnya.
Tekanan terhadap sektor minyak kemudian berpengaruh langsung terhadap kemampuan pemerintah memperoleh mata uang asing. Pendapatan dalam dolar diperlukan untuk membayar berbagai barang impor, bahan baku industri, obat-obatan, mesin, hingga sejumlah kebutuhan energi. Iran memang merupakan produsen minyak besar, tetapi keterbatasan kapasitas pengolahan membuat negara tersebut tetap membutuhkan impor produk bahan bakar tertentu. Seorang sumber senior Iran memperkirakan persediaan bensin yang tersedia hanya cukup untuk sekitar dua bulan apabila kondisi perdagangan tidak berubah. Situasi tersebut menjadi perhatian serius karena kekurangan bahan bakar berpotensi memengaruhi transportasi, distribusi barang, dan aktivitas industri. Pemerintah menghadapi pilihan semakin sulit antara mempertahankan subsidi, membatasi konsumsi, meningkatkan harga, atau mencari jalur impor alternatif.
Nilai mata uang Iran juga mengalami tekanan besar seiring semakin terbatasnya pasokan devisa. Rial dilaporkan melemah dari sekitar satu juta rial per dolar AS setahun lalu menjadi lebih dari 2,2 juta rial per dolar dalam beberapa hari terakhir. Pelemahan mata uang membuat barang impor semakin mahal dan kemudian menambah tekanan terhadap harga di dalam negeri. Rata-rata inflasi selama 12 bulan telah mencapai sekitar 69,9 persen, sementara kenaikan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau berlangsung jauh lebih tinggi. Kondisi tersebut secara langsung mengurangi daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan pekerja dengan pendapatan tetap. Ketika nilai gaji tidak mampu mengikuti kenaikan harga, kebutuhan dasar menyerap bagian semakin besar dari pendapatan rumah tangga.
Tekanan juga terlihat pada pasar tenaga kerja Iran. Tingkat pengangguran resmi meningkat menjadi sekitar 9,1 persen pada musim semi, sedangkan jumlah penduduk yang bekerja berkurang sekitar 450 ribu orang dibandingkan setahun sebelumnya. Rata-rata pendapatan bulanan pekerja dilaporkan berada di sekitar 125 dolar AS, sementara kebutuhan dasar sebuah rumah tangga diperkirakan mencapai sekitar 450 dolar per bulan. Kesenjangan tersebut menunjukkan besarnya tekanan yang dihadapi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perusahaan juga menghadapi biaya produksi lebih tinggi karena harga bahan baku dan barang impor meningkat. Jika kondisi berlangsung lama, risiko penutupan usaha dan tambahan pengangguran dapat semakin membebani perekonomian.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian sebelumnya mengakui perdagangan negaranya mengalami penurunan antara 25 hingga 35 persen, dengan impor terkena dampak lebih besar dibandingkan ekspor. Situasi bertambah sulit setelah Uni Emirat Arab menghentikan sementara perdagangan serta transaksi keuangan dengan Iran pada 19 Agustus. Selama ini Uni Emirat Arab merupakan salah satu jalur penting bagi perdagangan Iran sekaligus akses terhadap pasar dan sistem keuangan internasional. Penutupan atau pembatasan jalur tersebut membuat perusahaan Iran harus mencari negara perantara lain. Akibatnya, transaksi membutuhkan waktu lebih panjang dan biaya pengiriman maupun pembayaran meningkat. Barang yang akhirnya mencapai pasar Iran berpotensi dijual dengan harga lebih mahal kepada masyarakat.
Pemerintahan Presiden AS Donald Trump melihat tekanan ekonomi sebagai instrumen untuk memecahkan kebuntuan setelah berbulan-bulan konflik belum menghasilkan kesepakatan politik. Washington berusaha menunjukkan bahwa Iran semakin sulit menggunakan Selat Hormuz sebagai alat tekanan sambil tetap mempertahankan ekspor minyaknya sendiri. Kapal-kapal komersial dari negara lain mulai lebih banyak melintasi jalur strategis tersebut dengan pengawalan militer AS. Pada saat bersamaan, kapal yang membawa minyak Iran menghadapi pembatasan semakin ketat. Strategi itu bertujuan menjaga sebagian aliran energi internasional sekaligus membatasi pendapatan Teheran. Namun, Iran tetap memperingatkan bahwa tekanan ekonomi yang semakin besar dapat memicu respons lebih keras sehingga risiko eskalasi militer belum menghilang.
Bagi pemerintah Iran, persoalan ekonomi juga mempunyai dimensi politik dalam negeri. Kenaikan harga bahan pangan, kekurangan bahan bakar, pengangguran, dan penurunan daya beli dapat meningkatkan ketidakpuasan masyarakat apabila berlangsung berkepanjangan. Pemerintah Iran menyadari tekanan terhadap kebutuhan sehari-hari pernah menjadi salah satu pemicu demonstrasi besar di negara tersebut. Pada saat yang sama, biaya rekonstruksi fasilitas industri dan infrastruktur yang rusak akibat konflik membutuhkan sumber pendanaan sangat besar. Berkurangnya pendapatan minyak membuat kemampuan negara membiayai pemulihan menjadi semakin terbatas. Pemerintah harus membagi sumber daya antara kebutuhan sosial, pertahanan, subsidi, impor, dan rekonstruksi ketika penerimaan justru mengalami penurunan.
Meski menghadapi tekanan berat, belum terdapat tanda bahwa Iran maupun Amerika Serikat siap menerima seluruh tuntutan pihak lainnya. Teheran masih mempunyai sejumlah cadangan minyak yang tersimpan di kapal di luar kawasan blokade dan telah berpengalaman menghadapi sanksi selama puluhan tahun. Namun, persediaan tersebut tidak dapat menjadi solusi tanpa batas apabila ekspor baru tetap terhambat dan jaringan keuangan semakin sulit digunakan. Washington berharap kombinasi blokade minyak, sanksi sekunder, dan isolasi finansial akhirnya mendorong Iran kembali ke meja perundingan dengan posisi lebih lemah. Sebaliknya, Teheran masih berupaya mempertahankan daya tawarnya melalui posisi strategis di Selat Hormuz dan kemampuan militernya. Perkembangan beberapa bulan ke depan akan menentukan apakah tekanan ekonomi menghasilkan kompromi diplomatik atau justru memperbesar risiko konflik baru di kawasan.





